Misteri Hilangnya 7 Kata Pada Pembukaan UUD 1945, Ini Penjelasannya



Misteri Hilangnya 7 Kata Pada Pembukaan UUD 1945, Ini Penjelasannya. Hingga saat ini, tidak banyak orang yang mengetahui jika pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah berubah. Ya, berubah, lantaran ada tujuh kata yang mulanya ada di dalam teks asli draf UUD 1945 yang kemudian dihilangkan. Hal ini juga berpengaruh terhadap bunyi sila pada Pancasila yang dikenal sekarang.

Hari itu, 17 Agustus 1945, Sukarno dan Mohammad Hatta telah mengikrarkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tapi tugas mereka belum selesai, lantaran masih ada sejumlah hal yang perlu dipersiapkan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baru terbentuk ini.
Pada sore harinya, Hatta menerima telepon dari Nishijima, pembantu Laksmana Maeda, petinggi Angkatan Laut Jepang. Di telepon, Nishijima menanyakan apakah Hatta bisa menerima seorang opsir Angkatan Laut Jepang. Ada hal penting. Hatta mengiyakan. Hatta lupa nama opsir yang mengaku datang sebagai utusan Angkatan Laut Jepang itu. Tapi, pesan sang opsir jelas. “…wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam daerah-daerah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang, berkeberatan sangat terhadap bagian kalimat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, yang berbunyi ‘Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’,” tulis Hatta dalam memoarnya.
Hatta memberikan jawaban yang diplomatis terhadap protes tersebut. Hatta menyebutkan jika ‘kewajiban’ seperti halnya tercantum dalam teks draf UUD 1946 itu hanya berlaku bagi rakyat yang beragama Islam. Tetapi, perwakilan Jepang itu rupanya tidak sependapat. Ia beranggapan jika tercantumnya ketetapan seperti itu di Undang-Undang Dasar bisa dimaknai sebagai diskriminasi terhadap minoritas. “Jika ‘diskriminasi’ itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia,” lanjut Hatta.
Putra Minang itu memikirkan dengan serius. “Tergambar di muka saya perjuangan saya yang lebih dari 25 tahun lamanya, dengan melalui bui dan pembuangan, untuk mencapai Indonesia Merdeka bersatu dan tidak terbagi-bagi. Apakah Indonesia merdeka yang baru saja dibentuk akan pecah kembali dan mungkin terjajah kembali karena suatu hal yang sebenarnya dapat diatasi?” tulis Hatta.
Beranggapan tidak dapat mengambil keputusan sendiri, pada pagi hari tanggal 18 Agustus 1945, Hatta menggamit Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Hasan untuk menggelar rapat pendahuluan. 4 orang itu merupakan perwakilan kalangan Islam di PPKI. Pesan opsir itu disampaikan Hatta. Akhirnya mereka sepakat mengubah frasa itu dan menggantinya dengan ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’.
Hatta mengenang, “Apabila suatu masalah yang serius dan bisa membahayakan keutuhan negara dapat diatasi dalam sidang kecil yang lamanya kurang dari 15 menit, itu adalah suatu tanda bahwa pemimpin-pemimpin tersebut pada waktu itu benar-benar mementingkan  nasib dan persatuan bangsa.”
Lalu mereka menuju rapat resmi PPKI. Kesepakatan 5 orang itu meluncur mulus di rapat PPKI. UUD 1945 disahkan. 7 kata itu resmi dihapus.
Dengan dihapusnya 7 kata tersebut, secara jelas bunyi sila pertama pada Pancasila pun ikut berubah. Pancasila yang kita kenal sekarang, adalah Pancasila yang telah mengalami perubahan dengan ‘menghilangkan’ 7 kata yang dianggap sensitif. Sebagai dasar Negara, selain penghilangkan 7 kata tersebut, UUD 1945 hingga hari ini tidak pernah mengalami perubahan sama sekali.

Sumber Iberita.com

0 Response to "Misteri Hilangnya 7 Kata Pada Pembukaan UUD 1945, Ini Penjelasannya"

Post a Comment

Mohon maaf untuk saat ini dan kedepannya admin pindah blog ke http://ainur-93.blogspot.com